Perjanjian Giyanti: Pengertian, Sejarah, Penyebab, Isi dan Dampak

Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian yang penting dalam sejarah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 1757.

Perjanjian ini terjadi dalam konteks persaingan antara dua kekuatan kolonial Eropa yang berusaha menguasai wilayah Indonesia, yaitu Belanda (VOC) dan Inggris.

Perjanjian ini juga dikenal dengan sebutan Perjanjian Gianti atau Treaty of Giyanti.

Sejarah Perjanjian Giyanti

Sejarah Perjanjian Giyanti adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini juga dikenal dengan nama Perjanjian Gianti atau Treaty of Giyanti.

Perjanjian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian kekuasaan di Jawa Tengah, terutama melibatkan penguasa-penguasa lokal dan kolonialisme Eropa pada abad ke-18.

Pada awal abad ke-18, Indonesia merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan, terutama cengkih dan pala.

Dua kekuatan kolonial utama, Belanda (VOC) dan Inggris, bersaing untuk mengendalikan perdagangan ini.

Pada tahun 1740, pemberontakan Cina di Batavia (sekarang Jakarta) melemahkan VOC, yang memungkinkan Inggris mendekat ke Jawa Tengah.

Inggris mendukung penguasa Jawa Tengah yang saingan dengan VOC, yakni Sunan Pakubuwana III (Sultan Yogyakarta) dan Pangeran Mangkubumi (yang kemudian menjadi Mangkunegara I).

Pada tahun 1755, VOC berhasil memadamkan pemberontakan tersebut, yang membuat situasi semakin kompleks.

Penyebab Perjanjian Giyanti

Penyebab Perjanjian Giyanti, juga dikenal sebagai Perjanjian Gianti atau Treaty of Giyanti, dapat dipahami dengan melihat konteks sejarah pada abad ke-18 di Indonesia.

Perjanjian ini terjadi pada tanggal 13 Februari 1755 dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian wilayah dan pengaruh kolonial di Jawa Tengah. Berikut adalah beberapa penyebab utama Perjanjian Giyanti:

1. Persaingan Antara Belanda dan Inggris

Pada abad ke-18, Belanda (VOC) dan Inggris adalah dua kekuatan kolonial Eropa yang paling dominan di Indonesia.

Keduanya bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan di wilayah tersebut.

Persaingan ini mencakup upaya mereka untuk memperluas pengaruh mereka di berbagai kerajaan di Jawa Tengah, termasuk Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan Keraton Mangkunegaran.

2. Pemberontakan dan Dukungan Inggris

Pada awal abad ke-18, terjadi pemberontakan di Batavia yang melibatkan komunitas Tionghoa. Pemberontakan ini menyebabkan VOC melemah, yang memungkinkan Inggris mendekat ke Jawa Tengah.

Inggris mendukung penguasa-penguasa lokal yang bersaing dengan VOC, yaitu Sultan Yogyakarta (Sunan Pakubuwana III) dan Pangeran Mangkubumi (yang kemudian menjadi Mangkunegara I).

Dukungan ini membuat VOC semakin khawatir akan kehilangan kendali di wilayah tersebut.

3. Pemberontakan dan Konflik Lokal

Pada saat yang bersamaan, terjadi konflik antara penguasa lokal di Jawa Tengah. Sultan Yogyakarta dan Pangeran Mangkubumi bersaing untuk menguasai wilayah tersebut setelah kematian Sultan Yogyakarta sebelumnya.

Konflik ini melibatkan campur tangan Belanda dan Inggris, yang masing-masing mendukung pihak yang berbeda.

4. Kekhawatiran akan Konflik Berkelanjutan

Kedua belah pihak, Belanda dan Inggris, menyadari bahwa konflik berkelanjutan antara pihak-pihak yang mereka dukung dapat merugikan kepentingan ekonomi dan politik mereka di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, mereka mencari jalan keluar melalui perundingan.

5. Pertempuran Giyanti 1755

Konflik mencapai puncaknya dalam Pertempuran Giyanti yang berlangsung pada tahun 1755 di desa Giyanti, Jawa Tengah. Pertempuran ini berakhir dengan kesepakatan damai, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Giyanti.

Isi Perjanjian Giyanti

Perjanjian Giyanti, juga dikenal sebagai Perjanjian Gianti atau Treaty of Giyanti, adalah perjanjian yang penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755.

Perjanjian ini mengatur berbagai aspek, tetapi ada 4 isi utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pembagian Wilayah Pengaruh

Salah satu aspek paling signifikan dari Perjanjian Giyanti adalah pembagian wilayah pengaruh antara dua kekuatan kolonial utama pada saat itu, yaitu Belanda (VOC) dan Inggris.

Perjanjian ini mengakui wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali masing-masing kekuatan. Secara khusus, Perjanjian Giyanti menyepakati bahwa:

• Keraton Surakarta (Sunanate of Surakarta) dan wilayah sekitarnya akan berada di bawah pengaruh dan kendali VOC.
• Keraton Yogyakarta (Sultanate of Yogyakarta) dan wilayah-wilayah yang terkait juga akan berada di bawah pengaruh dan kendali VOC.
• Keraton Mangkunegaran akan berada di bawah pengaruh dan kendali Inggris.

Pembagian wilayah ini memengaruhi struktur pemerintahan dan pengaruh kedua keraton di Jawa Tengah, dengan Keraton Surakarta dan Yogyakarta menjadi bagian dari wilayah VOC.

2. Pengakuan Penguasa Lokal

Perjanjian Giyanti juga mengakui peran penting penguasa lokal dalam wilayah-wilayah yang di bawah kendali Belanda dan Inggris.

Sultan Yogyakarta (Sunan Pakubuwana III) dan Susuhunan Surakarta (Sunan Pakubuwana III) diakui sebagai kepala pemerintahan di wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh VOC.

Meskipun mereka tunduk pada kendali Belanda. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa Keraton Mangkunegaran di bawah kendali Inggris.

Pengakuan ini memberikan kedaulatan administratif kepada penguasa lokal, meskipun masih dalam batasan yang ditetapkan oleh kekuatan kolonial.

3. Pengaturan Perdagangan

Perjanjian Giyanti juga mengatur hak dan kewajiban perdagangan antara Belanda dan Inggris dengan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah yang mereka kuasai.

Hal ini membantu menjaga stabilitas perdagangan di wilayah tersebut, meskipun kerugian utama dari perdagangan tetap mengalir ke kolonial Eropa.

4. Pertahanan Bersama

Perjanjian Giyanti menetapkan bahwa Belanda dan Inggris akan bekerja sama dalam hal pertahanan terhadap ancaman luar yang dapat mengganggu perjanjian ini.

Hal ini mencerminkan kepentingan mereka dalam mempertahankan stabilitas di wilayah yang mereka kendalikan.

Perjanjian Giyanti berhasil mengakhiri persaingan antara Belanda dan Inggris di Jawa Tengah untuk sementara waktu, meskipun persaingan tersebut berlanjut di wilayah lain di Indonesia.

Perjanjian ini juga memengaruhi perkembangan selanjutnya dalam sejarah kolonial Indonesia dan menjadi salah satu tonggak dalam pembagian wilayah dan pengaruh kolonial di wilayah tersebut.

Dampak Perjanjian Giyanti

Perjanjian Giyanti, yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Indonesia dan pembagian kekuasaan di Jawa Tengah.

Dampak-dampak ini mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh dalam perkembangan sejarah Indonesia, yaitu:

1. Pembagian Wilayah Pengaruh

Salah satu dampak langsung dari Perjanjian Giyanti adalah pembagian wilayah pengaruh antara Belanda (VOC) dan Inggris.

Keraton Surakarta dan Yogyakarta ditempatkan di bawah pengaruh VOC, sementara Keraton Mangkunegaran berada di bawah kendali Inggris.

Pembagian ini memiliki dampak besar terhadap struktur pemerintahan dan kekuasaan politik di Jawa Tengah. Meskipun penguasa lokal tetap ada, kendali VOC dan Inggris atas wilayah tersebut menjadi sangat kuat.

2. Kedaulatan Penguasa Lokal Terbatas

Dalam konteks pembagian wilayah ini, penguasa lokal seperti Sultan Yogyakarta dan Susuhunan Surakarta tetap memegang peran penting dalam administrasi wilayah-wilayah yang mereka kendalikan.

Namun, mereka tunduk pada kendali Belanda dan Inggris, yang membatasi kedaulatan mereka.

Meskipun secara formal masih memerintah, penguasa-penguasa ini harus beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh kolonial Eropa.

3. Perdagangan dan Ekonomi

Perjanjian Giyanti mengatur hak dan kewajiban perdagangan antara Belanda dan Inggris dengan kerajaan-kerajaan lokal di bawah pengaruh mereka.

Meskipun perdagangan tetap berlangsung, sebagian besar keuntungan dari perdagangan ini tetap mengalir ke tangan kolonial Eropa.

Hal ini mengakibatkan eksploitasi ekonomi yang berkelanjutan terhadap wilayah tersebut, dengan sumber daya alam diekspor ke Eropa tanpa imbalan yang sebanding bagi penduduk setempat.

4. Konflik dan Perlawanan

Meskipun Perjanjian Giyanti mengakhiri persaingan langsung antara Belanda dan Inggris di Jawa Tengah, konflik dan ketegangan terus berlanjut di wilayah tersebut.

Penguasa lokal yang merasa terkekang oleh kendali kolonial mulai memimpin perlawanan dan pemberontakan, seperti Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830.

Perlawanan ini mencerminkan ketidakpuasan penduduk setempat terhadap kebijakan kolonial dan pembagian wilayah yang dihasilkan dari Perjanjian Giyanti.

5. Pengaruh pada Perjanjian Selanjutnya

Perjanjian Giyanti menjadi model untuk perjanjian-perjanjian berikutnya yang mengatur pembagian wilayah dan pengaruh kolonial di Indonesia, seperti Perjanjian London pada tahun 1824.

Dalam perjanjian-perjanjian berikutnya, Inggris menyerahkan sebagian besar wilayahnya di Indonesia kepada Belanda.

Diantaranya mengukuhkan pengaruh Belanda di hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Pulau Sumatra yang tetap di bawah pengaruh Inggris.

Tokoh Perjanjian Giyanti

Perjanjian Giyanti melibatkan beberapa tokoh utama yang memainkan peran kunci dalam peristiwa tersebut. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang terlibat dalam Perjanjian Giyanti:

1. Sultan Yogyakarta (Sunan Pakubuwana III)

Sultan Yogyakarta, yang juga dikenal sebagai Sunan Pakubuwana III, adalah penguasa Keraton Yogyakarta yang memainkan peran penting dalam peristiwa seputar Perjanjian Giyanti.

Ia memiliki hubungan dekat dengan Inggris, dan pada awalnya mendapat dukungan Inggris dalam persaingannya dengan Keraton Surakarta.

Namun, ketika Inggris melemah setelah pemberontakan Cina di Batavia, Sultan Yogyakarta mencari cara untuk mempertahankan wilayahnya dan mengakhiri konflik dengan VOC.

2. Susuhunan Surakarta (Sunan Pakubuwana III)

Susuhunan Surakarta, juga dikenal sebagai Sunan Pakubuwana III, adalah penguasa Keraton Surakarta yang terlibat dalam persaingan dengan Keraton Yogyakarta.

Awalnya, ia mendapat dukungan dari Belanda (VOC) dalam persaingan ini. Namun, setelah konflik berkepanjangan, ia juga merasa perlu untuk mengakhiri pertempuran dan mencapai kesepakatan dengan VOC.

3. Pangeran Mangkubumi (Mangkunegara I)

Pangeran Mangkubumi, yang pada awalnya adalah saudara tiri Sultan Yogyakarta, awalnya mendukung Inggris dalam persaingan antara keraton-keraton di Jawa Tengah.

Namun, setelah konflik yang berkepanjangan dan perselisihan dengan Inggris, ia memutuskan untuk membentuk keraton sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Keraton Mangkunegaran.

Pangeran Mangkubumi memainkan peran penting dalam Perjanjian Giyanti karena wilayahnya diberikan kepada Inggris sebagai hasil dari perjanjian tersebut.

4. Gubernur Jenderal Jacob Mossel

Jacob Mossel adalah Gubernur Jenderal VOC yang menjabat dari 1750 hingga 1761. Ia berperan penting dalam mengawasi perjanjian ini dan memastikan bahwa kepentingan VOC di Jawa Tengah terlindungi.

5. Pendukung-pendukung Inggris dan Belanda

Selain tokoh-tokoh utama di atas, ada juga perwira-perwira Inggris dan Belanda yang mendukung penguasa lokal yang mereka pilih.

Mereka memainkan peran kunci dalam mengatur dan melaksanakan strategi politik dan militer selama persaingan tersebut.

Perjanjian Giyanti adalah produk dari upaya diplomatik dan politik yang rumit di tengah persaingan antara Inggris dan Belanda untuk menguasai wilayah dan perdagangan di Indonesia.

Tokoh-tokoh ini memainkan peran kunci dalam mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri dan kekuatan kolonial yang mereka wakili.

Meskipun perjanjian ini menciptakan stabilitas sementara di Jawa Tengah, dampaknya terasa dalam sejarah berkelanjutan kolonialisme di Indonesia.

Kesimpulan

Perjanjian Giyanti adalah bahwa perjanjian ini merupakan titik balik penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia.

Dalam perjanjian ini, Belanda (VOC) dan Inggris mencapai kesepakatan untuk membagi wilayah pengaruh mereka di Jawa Tengah pada tahun 1755.

Perjanjian Giyanti mencerminkan persaingan antara kekuatan kolonial Eropa di Indonesia dan dampaknya terhadap penguasa lokal dan penduduk setempat.

Perjanjian ini menciptakan dasar bagi pola kolonialisme yang akan memengaruhi sejarah Indonesia selama berabad-abad, dengan konflik dan perlawanan yang terus berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia tahun 1945.